PENAJAM - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan anggaran Rp180 juta untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar personel gabungan selama melakukan penanganan di lapangan tetap terpenuhi.
Kepala BKAD PPU, Muhajir mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan personel di lapangan, BBM armada pemadam, serta pembelian air bersih.
“Air bersih untuk pasokan tangki itu sekitar Rp100 ribu per tangki untuk menyiram titik api,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut lebih diarahkan pada kebutuhan operasional yang bersifat pokok. Sementara itu, BKAD mencoret usulan penambahan honorarium khusus bagi petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi kas daerah. Muhajir menilai, penanganan bencana termasuk karhutla sudah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi personel kebencanaan yang terlibat.
Menurutnya, angka Rp180 juta tersebut dihitung berdasarkan perkiraan jumlah personel gabungan lintas sektor yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional selama petugas berada di lapangan.
Penanganan karhutla di PPU melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polres PPU serta Kodim setempat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting mengingat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat, baik dalam proses pemadaman maupun pencegahan agar api tidak meluas.
Selain personel, kebutuhan bahan bakar kendaraan pemadam menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan. Mobilisasi armada menuju titik-titik kebakaran membutuhkan dukungan BBM agar proses penanganan dapat berjalan secara optimal.
Ketersediaan air juga menjadi kebutuhan penting dalam proses pemadaman. Terlebih, kondisi titik api yang tersebar di sejumlah lokasi membuat distribusi air harus dilakukan secara menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Melalui dukungan logistik pokok ini, kami berharap stamina tim gabungan tetap terjaga prima dalam mengamankan wilayah PPU,” lanjutnya.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan dasar tim gabungan selama melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah PPU.
Dengan dukungan logistik yang memadai, personel di lapangan diharapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api baru.
Pemerintah daerah melalui dukungan anggaran tersebut juga berupaya memastikan penanganan karhutla tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
Efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengesampingkan kebutuhan utama yang berkaitan langsung dengan penanganan kebakaran di lapangan.(adv)