PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mencari alternatif pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan saat ini bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui proses pemetaan pegawai.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik untuk mengisi kebutuhan guru di sekolah-sekolah.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan pihaknya telah meminta BKPSDM melakukan pendataan terhadap pegawai di OPD lain yang memiliki latar belakang pendidikan.
“Kami meminta kepada kepala BKSDM untuk penataan pegawai di OPD-OPD lain yang punya latar belakang pendidikan. Harapan kami nanti yang tenaga pendidikan itu dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk kami distribusikan juga,” ujarnya, Rabu (23/9/2026).
Menurut Durajat, pemetaan tersebut masih berjalan. Data pegawai akan menjadi bahan untuk melihat latar belakang pendidikan serta posisi mereka di masing-masing OPD sebelum dilakukan penataan lebih lanjut.
“Saat ini masih penataan, jadi kami masih ada waktu menunggu mengakomodasi Dinas Pendidikan dan BKSDM,” ujarnya.
Selain pegawai yang saat ini berada di OPD lain, Disdikpora juga memasukkan tenaga yang berkaitan dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu dalam proses pemetaan.
“Nanti data-data guru yang terkait PPPK atau paruh waktu kita petakan yang berlatar belakang pendidikan saat ini ada di OPD mana saja. Kita petakan kembali dan kita lakukan tahapan berikutnya,” jelasnya.
Pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Disdikpora dalam menentukan langkah penataan tenaga pendidik. Data yang terkumpul akan digunakan untuk melihat potensi pegawai berlatar pendidikan yang dapat mendukung kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan.
Langkah tersebut menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah daerah dalam menata ketersediaan tenaga pendidik, dengan menyesuaikan latar belakang pendidikan pegawai dan kebutuhan sekolah di wilayah PPU. (Adv)