PENAJAM – Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong keterlibatan lebih luas dari dunia usaha dalam program perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pasca pelantikan kepengurusan, APSAI PPU kini tercatat memiliki 16 perusahaan sebagai anggota. Namun, keanggotaan tersebut masih didominasi perusahaan dari sektor perbankan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Jansje Grace Makisurat mengatakan, perluasan keanggotaan diperlukan agar kolaborasi dunia usaha dalam mendukung program perlindungan anak dapat menjangkau lebih banyak sektor.
“Ini baru 16 perusahaan dan kebanyakan didominasi oleh perbankan, kami berharap tambah hari tambah banyak yang ikut bergabung,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Salah satu sektor yang menjadi sasaran perluasan keanggotaan adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah menilai sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan isu perlindungan anak yang perlu mendapat perhatian melalui keterlibatan dunia usaha.
“Target mengajak perusahaan sawit karena pekerja anak dan perusahaan sawit sangat erat diketahui dan ada realitanya di lapangan,” ujarnya.
Menurut Jansje, upaya untuk mengajak perusahaan sawit bergabung dengan APSAI akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menargetkan perluasan tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Inilah, dalam waktu dekat tahun ini lah targetkan, karena kalau tahun depan bobo bareng,” lanjutnya.
Selain menyasar perusahaan sawit, penguatan jaringan APSAI juga akan dilakukan melalui keterlibatan pengurus dalam menggandeng perusahaan lainnya. Ketua APSAI PPU Abdul Rasyid diharapkan dapat mengambil peran dalam memperluas jejaring tersebut.
“Nanti Pak Ketua APSAI, direktur Perumda AMDT yang akan membantu menggandeng karena kebetulan ketua TJSL juga,” ujarnya.
Dengan semakin beragamnya perusahaan yang terlibat, APSAI PPU diharapkan tidak hanya menjadi wadah keanggotaan dunia usaha, tetapi juga memperluas kolaborasi dalam mendukung perlindungan serta pemenuhan hak anak di Kabupaten PPU. (Adv)